default ads banner CODE: NEWS / LARGE LEADERBOARD / 970x90

Kontroversi Pengadaan Mobil Dinas Baru Menteri, MPR Nilai Masih Layak Digunakan

Kontroversi Pengadaan Mobil Dinas Baru Menteri, MPR Nilai Masih Layak Digunakan
Peristiwa Nasional
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Hidayat Nur Wahid5
default ads banner CODE: NEWS / BANNER 1 / 468x60

JAKARTA - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Hidayat Nur Wahid mobil dinas yang digunakan oleh para menteri kabinet Jokowi masih layak digunakan. Dia juga mengkritik biaya pengadaan mobil dinas baru untuk menteri kabinet pemerintahan yang  mencapai Rp147 miliar.

"Pada hakikatnya mobil-mobil yang (ada) saya yakin masih memadai untuk digunakan sebagai mobil dinas untuk menteri maupun pejabat negara yang lain. Sementara anggaran yang ada (bisa) digunakan untuk kepentingan kesejahteraan dan memajukan rakyat Indonesia," kata HNW di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/8/2019).

Dia pun menilai, anggaran itu seharusnya bisa dialokasikan untuk kepentingan menyejahterakan dan memajukan masyarakat Indonesia. Misalnya bisa digunakan untuk beasiswa bagi anak-anak atau membantu sekolah-sekolah yang hancur akibat bencana alam di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Sulawesi Tengah beberapa waktu lalu.

Dia pun menilai, anggaran itu seharusnya bisa dialokasikan untuk kepentingan menyejahterakan dan memajukan masyarakat Indonesia. Misalnya bisa digunakan untuk beasiswa bagi anak-anak atau membantu sekolah-sekolah yang hancur akibat bencana alam di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Sulawesi Tengah beberapa waktu lalu

"Anggaran untuk membeli mobil dinas yang baru itu menurut saya dipakai saja untuk membangun sekolah-sekolah dan atau memberikan beasiswa di tempat-tempat yang kemarin terdampak gempa sangat dahsyat," katanya.

Menurutnya, uang tersebut lebih diperlukan oleh masyarakat dibandingkan untuk membeli mobil dinas baru menteri. Terlebih janji memberikan bantuan untuk anak-anak dan sekolah di lokasi terdampak bencana belum direalisasikan Presiden Joko Widodo hingga saat ini.

"Itu jelas lebih diperlukan oleh rakyat ketimbang mobil dinas yang sesungguhnya pun masih memadai untuk digunakan," katanya.

Berdasarkan informasi dari laman resmi Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada Rabu (21/8/2019), Pemerintah telah melakukan Pengadaan Kendaraan Menteri Negara/Pejabat Setingkat Menteri. Pengadaan ini dimulai pada 19 Maret 2019 dan kini lelang tender tersebut sudah selesai.

Lelang tender ini dimenangi PT Astra International Tbk-Tso dengan harga Rp147.229.317.000. Masih merujuk pada laman LPSE, saat ini semua tahapan lelang tender sudah terlewati oleh PT Astra, dari pembuktian kualifikasi hingga penandatanganan kontrak.


Kontributor : Anas
Editor : Imam Hairon
Publisher : Alfina Putri
default ads banner CODE: NEWS / BANNER 2 / 468x60

You can share this post!

Komentar