default ads banner CODE: NEWS / LARGE LEADERBOARD / 970x90

Era Millenial dan Politik

Era Millenial dan Politik
Suara Pembaca
M. Nur Azis
default ads banner CODE: NEWS / BANNER 1 / 468x60

Penulis M. Nur Azis, Ketua Bidang Kajian Politik dan HAM - Patria Institute Blitar

 

Seperti yang kita tahu, bahwa saat ini tahapan Pemilu sudah berjalan, dimana puncaknya adalah pada 17 april 2019 nanti. Yang berbeda dari pemilu sebelumnya adalah pemilu kali ini akan memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, serta DPRD secara bersamaan, dan ini merupakan kali pertama dalam sejarah.

Seperti biasa, Pemilu selalu menjadi perhatian publik, karena merupakan agenda rekrutmen politik nasional dengan ratusan, bahkan ribuan calon yang bersaing didalamnya. Pemilu tahun ini diyakini akan mendapatkan perhatian yang jauh lebih besar dibanding sebelumnya. Sebab terdapat “magnet” besar yang menambah daya tarik, yaitu waktu pelaksanaan pilpres dengan pileg yang bersamaan dan munculnya generasi milenial dalam jumlah yang besar.

Nah, fokus dengan istilah generasi millenial atau yang sering disebut dengan generasi Y merupakan sekelompok orang yang lahir setelah generasi X. Generasi Y ini adalah orang yang lahir pada kisaran tahun 1980- 2000an. Maka millenial berarti generasi muda yang berumur 17- 37 pada tahun ini. Mereka lahir pada saat TV berwarna, handphone dan internet sudah diperkenalkan.

Sehingga generasi ini sangat mahir dalam teknologi. Salah satu tolak ukurnya adalah dengan mendominasinya milenials di berbagai media soaial. Saat ini, jumlah penduduk Indonesia adalah sekitar 255 juta, dan 81 juta diantaranya adalah generasi millenial. Pertanyaannya, bagaimana milenials menentukan sikapnya dalam Pemilu 2019 ini?

Seperti yang diketahui, bahwa berbagai cara pasti akan digunakan para calon wakil rakyat dalam berkompetisi, dimana salah satunya adalah politik uang. Meski hal semacam ini sudah jelas dilarang dalam undang-undang, namun selalu ada saja cara untuk mengákalinya. Nah, yang menjadi sasaran paling empuk dalam politik uang adalah para milenial.

Mengapa? Sebab banyak diantaranya yang masih menjadi pemilih pemula dalam Pemilu yang minim pengalaman. Selain itu, biasanya milenial juga belum memiliki penghasilan atau pekerjaan tetap yang dapat menopang kehidupan mereka. Sehingga hal ini akan menyebabkan generasi millenial tergelincir dalam sebuah arus yang membuatnya memilih calon tertentu hanya semata-mata karena uang.

Jika millenial tidak membentengi dirinya dari hal semacam ini, mau bagaimana nasib demokrasi Indonesia di masa depan? Apakah demokrasi hanya milik para kaum pemodal saja? Tentu tidak. Calon pemimpin bukan dilihat dari seberapa banyak uang yang mereka berikan kepada rakyat untuk memilihnya, namun komitmen perjuangan atas nama rakyat, visi-misi dan ide-ide yang progresif, dan juga sikapnya dalam memimpin masyarakat. Jangan sampai masyarakat hanya menjadi “tebu” yang habis manis, sepah dibuang. Untuk itu, milenials harus menyadari bahaya politik uang serta dampaknya pada kondisi masyarakat jika terus-terusan dibiarkan.

Beberapa dampak negatif dari politik uang diantaranya adalah politik uang buruk bagi martabat rakyat. Artinya, suara dan martabat rakyat hanya dinilai dengan uang yang sebenarnya jika dinilai, sangat tidak sebanding dengan apa yang akan didapat selama 5 tahun kedepan. Tentu proses seperti ini adalah sarana pembodohan massal, sebab rakyat hanya dibodohi dengan mengeksploitasi kepentingan sesaat mereka (uang). Lebih kritis, ada kecenderungan, politik uang memang sengaja dipelihara oleh penguasa, atau calon (incumbent) dengan lebih dulu memelihara penderitaan rakyat agar bisa dikelola setiap momen pesta demokrasi.

Dampak kedua adalah politik uang merupakan jebakan. Pada konteks ini, calon yang menggunakan Politik Uang demi hasratnya, akan mengarahkan pemilih hanya untuk memenangkan dirinya semata. Setelah si calon terpilih, maka tidak akan ada perjuangan sama sekali, kecuali perjuangan dalam mengembalikan semua uang yang telah ia keluarkan untuk menyuap para pemilih. Lebih parah lagi, jika si calon telah meminta bantuan konglomerat tertentu, dan ia terpilih. Sudah bisa dipastikan, bahwa si calon akan sibuk mengabdi dan melayani semua kepentingan sang konglomerat. Sehingga lembaga legislatif hanya menjadi tempat “perseligkuhan” antara kapital dan Negara yang akan melanggengkan kekuasaan pemodal dan menindas rakyat.

Salah satu contohnya adalah munculnya mafia anggaran yang mengelola proyek fiktif, dan proyek rendah mutu. Tentu ini dalam rangka mengejar untung dan secara nyata akan merugikan rakyat pemilih. Dampak yang paling parah dari politik uang adalah akan berujung pada korupsi. Nah, pada seperti yang diketahui, bahwa korupsi yang marak terjadi adalah bentuk penyelewengan APBD berkat kerjasama antara eksekutif dan legilatif. Legislatif yang memiliki fungsi kontrol, tidak berperan secara maksimal. Lagi-lagi, motivasi korupsi ini adalah untuk mengembalikan modal saat kampanye dimana sang calon telah melakukan Politik Uang untuk meraup suara.

Nah, itulah beberapa dampak negatif politik uang bagi milenials, dan masyarakat secara luas. Sebenarnya dengan keakraban para milenials dalam berkomunikasi di media sosial, generasi ini dapat mengambil peran sebagai komunikator, fasilitator, dan juga mediator dalam transformasi informasi. Kita tahu bahwa masalah yang ada tak hanya politik uang, melainkan banyaknya berita bohong atau hoax, dan juga pemelintiran informasi. Generasi milenials dapat berpartisipasi dalam meredam konflik komunikasi di media, dan mereduksi penyebaran berita hoax. Salah satunya adalah dengan membuat kampanye digital dengan meme atau kata-kata provokatif seperti “Tolak Politik Uang!” atau semacamnya. Generasi milenial juga dapat membantu aparat untuk mendeteksi akun-akun media tak bertanggung jawab penyebar Hoax.

Dan yang paling penting, generasi milenial juga harus berpartisipasi dengan mengendalikan dirinya agar tidak terjebak dalam penggunaan teknologi untuk perilaku negatif. Seperti membuat dan menyebar hoax serta hal lain yang melanggar UU ITE. Dengan tidak tergiurnya kita pada “amplop” si calon, ikut serta dalam mengkampanyekan “anti politik uang” dan juga memerangi berita hoax di medsos, niscaya Indonesia kedepan masih bisa terselamatkan. Dan hal ini dimulai dari Pemilu 2019 ini. Situasi pemilu yang aman, damai, dan sukses adalah dambaan bersama. Namun itu tidak datang sendiri dengan tiba-tiba. Dibutuhkan komitmen yang kuat dari berbagi elemen, termasuk dari generasi milenial.

Dengan komitmen menciptakan pemilu yang jujur, aman, damai, maka kondisi politik di tanah air akan tetap kondusif. Sehingga tahapan Pemilu 2019 tidak terkendala, dan mampu menghasilkan pemimpin yang benar-benar amanah.


Kontributor : Suara Pembaca
Editor : Nanang Habibi
Publisher : Alfina Putri
default ads banner CODE: NEWS / BANNER 2 / 468x60

You can share this post!

Komentar