default ads banner CODE: NEWS / LARGE LEADERBOARD / 970x90

PPP Sebut Masyarakat Harus Dilibatkan Dalam Amandemen UUD 1945

PPP Sebut Masyarakat Harus Dilibatkan Dalam Amandemen UUD 1945
Peristiwa Nasional
Wakil ketua MPR Fraksi PPP, Arsul Sani saat ditemui wartawan di gedung DPR-MPR RI Jakarta, Rabu (9/10/2019).
default ads banner CODE: NEWS / BANNER 1 / 468x60

JAKARTA - Wakil Ketua MPR Fraksi PPP,  Arsul Sani mengatakan masyarakat harus dilibatkan dalam rencana amandemen UUD 1945 demi mengatur Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Dia mengingatkan agar MPR membuka ruang diskusi sebesar-besarnya bagi masyarakat.

"PPP tidak menutup pintu terhadap wacana amendemen kelima UUD 1945. Namun PPP meminta agar ruang konsultasi publiknya dibuka seluas-luasnya agar terbentuk diskursus amendemen UUD yang melibatkan banyak elemen masyarakat," kata Arsul Sani kepada wartawan, Jakarta,Rabu (9/10/2019).

Dia mengatakan pelibatan masyarakat dalam rencana amendemen itu bisa dimulai dengan menyosialisasi rekomendasi materi amendemen UUD 1945 yang dihasilkan MPR periode 2014-2019. 

Selain itu, arsul menjelaskan  program Sosialisasi 4 Pilar bisa dimanfaatkan untuk membangun diskursus soal amendemen UUD 1945 di masyarakat.

"PPP meminta agar rekomendasi yang dihasilkan oleh MPR RI periode lalu dimasyarakatkan sebagai langkah awal. Selain itu, Sosialisasi 4 Pilar MPR juga dimanfaatkan sebagai sarana untuk mengembangkan wacana tersebut dan membentuk diskursus yang sehat dan luas," jelasnya.

Dia mengatakan terkait kekhawatiran sejumlah pihak soal meluasnya pembahasan amendemen UUD 1945, Arsul mengatakan tak tertutup kemungkinan hal itu terjadi. Namun dia memastikan seluruh fraksi di MPR akan membuat kesepakatan terlebih dahulu sebelum memulai pembahasan.

"Kekhawatiran bahwa wacana amendemen ini akan melebar ke mana-mana tentu tidak terhindarkan. Namun kesembilan fraksi dan kelompok anggota/DPD perlu menyepakati lebih dulu area dimana amendemen tidak akan mengarah ke sana," ujar Arsul.

"Sehingga kalaupun ada area lain di luar GBHN yang diajukan, maka tidak mengacaukan sistem dasar ketatanegaraan kita," imbuh dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengatakan
wacana amendemen UUD 1945 terkait GBHN menimbulkan kekhawatiran akan melebar. Menurutnya, sebagian kelompok khawatir pembahasan amendemen menjalar ke pasal-pasal lain, seperti pemilihan presiden hingga masa jabatan kepala negara.

"Sebagai sebuah kemungkinan atau kekhawatiran bahwa itu bisa melebar ke kanan-ke kiri saya kira bisa, karena istilahnya begitu GBHN diamendemen menjadi sebuah ketetapan MPR dan masuk dalam UUD, maka kemudian ada sisi lain yang harus dipertimbangkan," kata Muzani, Senin (7/10).

"Misalnya GBHN itu berdiri sendiri atau bagaimana, ukurannya bagaimana bahwa presiden telah melaksanakan GBHN, maka kemudian berpikir mandataris MPR lagi karena GBHN yang membuat MPR, presiden harus melaksanakan GBHN berarti presiden menjadi mandataris MPR. Kalau sudah mandataris MPR berarti presiden dipilih oleh MPR. Sebagai kemungkinan, itu mungkin terjadi, mungkin," sebut Muzani.


Kontributor : Anas
Editor : Imam Hairon
Publisher : Alfina Putri
default ads banner CODE: NEWS / BANNER 2 / 468x60

You can share this post!

Komentar